Ada yang mendukung dan ada yang menolak. Benarkah pembodohan?
Rabu, 19 Februari 2014, 10:43
Pemilih memasukkan surat suara ke noken di Hubikosi, Jayawijaya
VIVAnews - Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua menegaskan, dalam pemilu legislatif dan presiden yang berlangsung tahun ini, sistem Noken atau sistem keterwakilan tidak akan diterapkan lagi. Keputusan itu menuai polemik dari sejumlah partai politik peserta pemilu. Ada yang mendukung penggunaan noken dan yang menolak keras.
Ketua
Fraksi Pikiran Rakyat DPR Papua, Yan Permenas Mandenas mendukung
keputusan KPU. "Keputusan sistem Noken tidak diberlakukan lagi, bukti
ketegasan KPU pusat, yang harus dihormati dan ditindak lanjuti dengan
mengimplementasikannya pada Pemilu yang akan berlangsung dalam waktu
dekat," ujar Yan Mandenas kepada wartawan Selasa 18 Februari 2014.
Menurutnya, sistem Noken sangat melanggar asas demokrasi yang bebas langsung umum dan rahasia, karena masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya secara langsung namun diwakilkan. "Asas demokrasi yang sudah kita sepakati yakni langsung, umum, bebas dan rahasia tidak terpenuhi dalam sistem Noken, sebab masyarakat yang memilih hak politik, bisa mewakilkan hak pilihnya kepada orang lain, atau tidak perlu mendatangi tempat pemungutan suara (TPS)," kata Yan Mandenas.
Dengan bisa diwakilkan kepada orang lain, lanjut dia, tentu potensi dimanipulasi semakin tinggi, karena bisa saja suara itu dialihkan kepada orang lain, yang bukan pilihan rakyat. "Sistem keterwakilan ini kan memiliki peluang besar untuk dimanipulasi oleh yang mewakili, saat membawa surat suara ke TPS," katanya.
Sistem Noken juga seakan membangun citra atau imej masyarakat Papua masih bodoh. "Ini kan membangun persepsi yang jelek, masyarakat Papua masih bodoh tidak bisa menggunakan hak pilihnya secara benar," katanya.
Seharusnya, sambung dia, seluruh komponen memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat, agar citra atau imej itu hilang. "Saya yakin masyarakat Papua bukan sebodoh yang kita bayangkan, mereka mengerti, paham dalam menggunakan hak pilihnya secara benar dan jujur, mestinya ini yang terus kita bangun," katanya.
Dengan keluarnya keputusan KPU tentang penghapusan sistem Noken, Yan Mandenas mengharapkan ketegasan Kapolda Papua kepada seluruh jajarannya, agar mengawasi secara ketat, sistem Noken tidak lagi digunakan. "Anggota Polisi, Bawaslu yang bertanggung jawab di lapangan, harus tegas mengawasi, jangan lagi ada sistem Noken," katanya.
Golkar Mendukung
Sementara Ketua Fraksi Golkar DPRP, Ignasius Mimin berpandangan, sistem Noken adalah sebuah kearifan lokal yang mesti dihormati dan dilestarikan. "Ini kearifan lokal yang harus dihargai. Kalau orang gunung duduk di Honai untuk menyelesaikan berbagai persoalan, orang pesisir duduk di para-para Pinang," katanya.
Sistem Noken juga sudah berlangsung sejak dulu dan digunakan oleh masyarakat Papua yang tinggal di pegunungan dalam menyelesaikan berbagai masalah. "Ini sudah tradisi, jadi mari kita hormati," katanya.
Yang dimaksud dengan Sistem Noken, lanjutnya, bukan surat suara diisi di dalam Noken, tapi masyarakat memutuskan secara bersama siapa yang akan dipilih, kemudian menunjuk wakilnya untuk memberikan suara mereka. "Ini keputusan bersama yang dilakukan secara mufakat, agar suara mereka tidak tercecer ke mana-mana," katanya.
Masyarakat Pegunungan juga bukan masyarakat yang bodoh, sehingga masih mempertahankan sistem Noken, namun itulah tradisi kebersamaan yang sudah terbangun sejak dahulu. "Kami orang dari Gunung bukan bodoh, namun memiliki ikatan kebersamaan yang terbangun sejak dulu, inilah yang terus melekat hingga saat ini dan harus dipertahankan," katanya.
Masyarakat Pegunungan juga dalam memilih wakil atau pemimpinnya, berdasarkan ketokohan, di mana akan melihat rekam jejak tokoh itu, apa saja yang sudah diperbuat bagi masyarakat. "Ketokohan seseorang sangat memengaruhi masyarakat dalam memiliki, itulah budaya yang terus melekat," katanya.
Untuk itu, dia berharap, sistem Noken tetap dipertahankan, karena merupakan salah satu kekayaan budaya. "Dunia saja sudah mengakui Noken sebagai salah satu warisan dunia, kenapa kita tidak menghargainya dengan tetap menggunakan sistem Noken dalam Pemilu, karena itu merupakan salah satu keunikan," katanya. (eh)
Menurutnya, sistem Noken sangat melanggar asas demokrasi yang bebas langsung umum dan rahasia, karena masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya secara langsung namun diwakilkan. "Asas demokrasi yang sudah kita sepakati yakni langsung, umum, bebas dan rahasia tidak terpenuhi dalam sistem Noken, sebab masyarakat yang memilih hak politik, bisa mewakilkan hak pilihnya kepada orang lain, atau tidak perlu mendatangi tempat pemungutan suara (TPS)," kata Yan Mandenas.
Dengan bisa diwakilkan kepada orang lain, lanjut dia, tentu potensi dimanipulasi semakin tinggi, karena bisa saja suara itu dialihkan kepada orang lain, yang bukan pilihan rakyat. "Sistem keterwakilan ini kan memiliki peluang besar untuk dimanipulasi oleh yang mewakili, saat membawa surat suara ke TPS," katanya.
Sistem Noken juga seakan membangun citra atau imej masyarakat Papua masih bodoh. "Ini kan membangun persepsi yang jelek, masyarakat Papua masih bodoh tidak bisa menggunakan hak pilihnya secara benar," katanya.
Seharusnya, sambung dia, seluruh komponen memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat, agar citra atau imej itu hilang. "Saya yakin masyarakat Papua bukan sebodoh yang kita bayangkan, mereka mengerti, paham dalam menggunakan hak pilihnya secara benar dan jujur, mestinya ini yang terus kita bangun," katanya.
Dengan keluarnya keputusan KPU tentang penghapusan sistem Noken, Yan Mandenas mengharapkan ketegasan Kapolda Papua kepada seluruh jajarannya, agar mengawasi secara ketat, sistem Noken tidak lagi digunakan. "Anggota Polisi, Bawaslu yang bertanggung jawab di lapangan, harus tegas mengawasi, jangan lagi ada sistem Noken," katanya.
Golkar Mendukung
Sementara Ketua Fraksi Golkar DPRP, Ignasius Mimin berpandangan, sistem Noken adalah sebuah kearifan lokal yang mesti dihormati dan dilestarikan. "Ini kearifan lokal yang harus dihargai. Kalau orang gunung duduk di Honai untuk menyelesaikan berbagai persoalan, orang pesisir duduk di para-para Pinang," katanya.
Sistem Noken juga sudah berlangsung sejak dulu dan digunakan oleh masyarakat Papua yang tinggal di pegunungan dalam menyelesaikan berbagai masalah. "Ini sudah tradisi, jadi mari kita hormati," katanya.
Yang dimaksud dengan Sistem Noken, lanjutnya, bukan surat suara diisi di dalam Noken, tapi masyarakat memutuskan secara bersama siapa yang akan dipilih, kemudian menunjuk wakilnya untuk memberikan suara mereka. "Ini keputusan bersama yang dilakukan secara mufakat, agar suara mereka tidak tercecer ke mana-mana," katanya.
Masyarakat Pegunungan juga bukan masyarakat yang bodoh, sehingga masih mempertahankan sistem Noken, namun itulah tradisi kebersamaan yang sudah terbangun sejak dahulu. "Kami orang dari Gunung bukan bodoh, namun memiliki ikatan kebersamaan yang terbangun sejak dulu, inilah yang terus melekat hingga saat ini dan harus dipertahankan," katanya.
Masyarakat Pegunungan juga dalam memilih wakil atau pemimpinnya, berdasarkan ketokohan, di mana akan melihat rekam jejak tokoh itu, apa saja yang sudah diperbuat bagi masyarakat. "Ketokohan seseorang sangat memengaruhi masyarakat dalam memiliki, itulah budaya yang terus melekat," katanya.
Untuk itu, dia berharap, sistem Noken tetap dipertahankan, karena merupakan salah satu kekayaan budaya. "Dunia saja sudah mengakui Noken sebagai salah satu warisan dunia, kenapa kita tidak menghargainya dengan tetap menggunakan sistem Noken dalam Pemilu, karena itu merupakan salah satu keunikan," katanya. (eh)
0 komentar:
Posting Komentar