Terkendala Transportasi, Hakim 'Nakal' di Papua Sulit Dideteksi

Terkendala Transportasi, Hakim 'Nakal' di Papua Sulit Dideteksi

Metrotvnews.com, Jayapura: Komisi Yudisial merasa kesulitan melakukan deteksi awal terhadap hakim yang diduga berbuat nakal di Provinsi Papua dan Papua Barat karena terkendala akses transportasi yang kurang mendukung.

"KY sulit melakukan deteksi lebih awal terhadap hakim yang nakal di Papua karena akses di kabupaten/kota yang susahnya minta ampun," kata Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial Eman Suparman saat berada di Jayapura, Papua, Rabu (19/2). Ia mencontohkan, misalnya, ada hakim yang nakal di Kabupaten Kepulauan Yapen, hakim tersebut harus dibawa ke Kota Jayapura untuk lakukan pemeriksaan, dan itu harus pakai akses transportasi.

Saat ditanya apakah hakim di Indonesia sudah bekerja baik dan berapa presentasenya, Eman Suparman sampaikan, "Kami tidak punya data tentang bagus jeleknya dari sisi kinerja, tetapi kami hanya sebatas seberapa banyak hakim yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku," katanya.

"Nah, kalau yang melanggar kode etik dan perilaku, secara sporadis hakim ini di mana-mana masih ada. Karena kelalaian, kealpaan bahkan ada hakim senior yang lalai, mereka tidak mau perhatikan kaidah hukum acara pidana. Jadi masih banyak, di mana-mana, termasuk Papua," katanya.

Menurut Eman, akses di Papua yang agak sulit yang menyebabkan pihaknya kesulitan untuk mendeteksi perilaku hakim yang nakal itu. Terlebih masih ada kepala daerah di Papua yang memberikan cenderamata berupa cincin emas kepada hakim yang akan pindah tugas, kata mantan ketua Komisi Yudisial itu, "Ada, saya pernah periksa beberapa hakim yang jadi KPN di Papua yang masih terima cincin emas seberat 5 gram sebagai cenderamata dari kepala daerah," katanya.

Bila para hakim itu diperiksa hal tersebut akan ditanyakan. "Akan saya korek jika hakim itu diperiksa, saya tidak akan tanya ke bupati, tetapi yang kenal saya tanyakan," katanya seraya menambahkan jika hakim masih dianggap sebagai Muspida atau Forkompimda oleh kepala daerah, pemberian cenderamata berupa cincin bisa saja terus terjadi. "Saya harapkan agar kepala daerah tidak memperlakukan hakim terlalu istimewa. Biarkan mereka menyendiri dengan apa yang ada," ucapnya.(Antara.sumber:http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2014/02/19/1/217054/Terkendala-Transportasi-Hakim-Nakal-di-Papua-Sulit-Dideteksi