PENGUSAHA ASLI PAPUA TUNTUT KEADAILAN PEMBAGIAN PROYEK.

Spanduk pengusaha asli Papua dalam demo di Wamena (Jubi/Ronny)

Wamena, 12/3 (Jubi) – Merasa tidak dilibatkan dalam pembagian Proyek di Kabupaten Jayawijaya, Asosiasi Pengusaha Asli Papua di Jayawijaya Selasa (11/03/14) kemarin, mendatangi Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang berlokasi di Pemda Jayawijaya dan menuntut mereka dilibatkan.
Sebagai wujud aksi Protes, Asosiasi Pengusaha Asli ini juga menempelkan spanduk di depan  Kantor ULP  yang bertuliskan “Kami Tutup Kantor ULP Karena Panitia tidak laksanakan Perpres Nomor 84 Tahun 2012, Pemerintah Tolong Nasib kami Pengusaha Asli.”
Kedatangan Pengusaha Asli Jayawijaya ini diterima Kepala Kantor Layanan Pengadaan Jayawijaya, Mansur Latif. Kedua belah pihak kemudian melakukan komunikasi.
Seorang Pengusaha Asli Jayawijaya, Freddy Hubby yang bertindak sebagai kordinator aksi, usai menyampaikan Aspirasi, mengatakan Asosiasi Pengusaha Asli di Wamena menilai ULP tidak melibatkan Pengusaha Asli Papua, melainkan hanya melibatkan perorangan yang didominasi orang Non Papua.  Padahal  Amanat Presiden melalui Kepres Nomor 84 sudah jelas menyebutkan bahwa kegiatan dapat dijalankan melalui Perusahaan Orang Asli Papua, bukan perorangan. Apa lagi orang Non Papua.
“Pengusaha Asli di Wamena jumlahnya tidak seberapa sehingga sebaiknya dapat melibatkan semua pengusaha yang ada. Dengan adanya penyampaian aspirasi ini, hendaknya pihak ULP dapat melibatkan Asosiasi Pengusaha Papua di Wamena sebelum Pelaksanaan Kegiatan di  Tahun 2014 ini, sesuai dengan amanat Kepres Nomor 84 di maksud.” kata Fred Hubby.
Hal senada juga disampaikan Ketua KADIN Jayawijaya, Max Marian. Max mengatakan Kepres 84 menyatakan bahwa Proyek dibawah 1 Miliar diperuntukan bagi Putra Daerah, namun Kondisinya dilapangan tidak demikian. Untuk Itu ia berharap pihak ULP serius memperhatikan aspirasi Pengusaha Asli Papua yang disampaikan . “Jika aspirasi tidak diakomodir Pihak ULP Jayawijaya, kami akan kembali melakukan aksi serupa di Kantor ULP.” kata Max.
Kepala Kantor Layanan Pengadaan, Mansur Latif,   mengatakan jumlah Paket Proyek tahun ini lebih sedikit dibanding tahun lalu, sementara jumlah pengusaha yang ada cukup banyak.  Otomatis tidak bisa semua dapat bagian. Terkait aspirasi yang disampaikan Mansur mengatakan pihaknya tidak bisa mengambil keputusan karena ia hanya sebagai pelaksana kebijakan Pimpinan.
“Aspirasi yang disampaikan para pengusaha local ini akan segera disampaikan kepada pimpinan daerah, dalam hal ini Bupati Jayawijaya.” kata Mansur.
Mansur Latif melanjutkan, dalam waktu dekat aspirasi pengusaha Asli Papua ini akan disampaikan kepada pimpinannya agar pimpinannya juga segera memberikan jawaban kepada pengusaha yang melakukan aksi tersebut. (Jubi/Ronny)