Aksi tolak pemekaran di depan kantor Depdagri, Jakarta, 4 November 2013. Foto: Marinus Gobai
Tangerang, – Penolakan pemekaran 3 provinsi dan 33 kabupaten/kota di Tanah Papua sebagaimana gencar disuarakan rakyat dan mahasiswa, didukung oleh tokoh Papua di Jakarta, Freddy Numberi.
Di sela-sela Seminar dan Workshop sehari bertajuk “Pembangunan Papua Berlandaskan Iman dan Karakter Kristen yang Kuat di Kalangan Intelektual Papua,” di kampus Universitas Pelita Harapan (UPH) Karawaci, Tangerang, Senin (31/3/14) kemarin, Freddy Numberi menyampaikan sikap penolakan itu.
“Semua pihak terutama rakyat, pelajar dan mahasiswa, seluruh denominasi agama, LSM, pemerintahan daerah yang ada di Papua dan Papua Barat, harus hindarkan dari sekarang, karena oknum yang sedang mekarkan terbuai dengan uang,” ujar dia menjawab pertanyaan dari seorang mahasiswa terkait pemekaran di tanah Papua membawa dampak negatif dalam berbagai dimensi kehidupan masyarakat.
Freddy mengatakan, mahasiswa Papua boleh membawa pesan ini dan sampaikan kepada seluruh rakyat untuk menolak pemekaran.
“Persoalan saat ini adalah sumber daya manusia (SDM). Jadi, pemekaran untuk siapa dengan SDM yang terbatas ini?. Meskipun kita punya sumber daya alam yang sangat berlimpah, tetapi SDM itu tolak ukur pembangunan nanti,” kata mantan Gubernur Papua ini.
Selain itu, ia mengklaim, pemekaran adalah “by design” untuk memecah-belah masyarakat di tanah Papua.
Penulis buku “Ouo Vadis Papua” ini mempertanyakan konsep keberpihakan kepada siapa setelah pemekaran terjadi?. “Beberapa kabupaten definitif terbukti tidak pro rakyat. Jadi, pemekaran untuk siapa?. Saya ambil contoh, akibat kekurangan asupan nutrisi, rakyat di Papua meninggal dunia karena kesehatan buruk,” tutur Freddy dalam kegiatan seminar yang diselenggarakan Komunitas The Pioner of Papua dan Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia (LPMI).
Sebelumnya, aksi penolakan pemekaran Papua dilakukan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) se-Jawa dan Bali di Jakarta, 4 November 2013. Pada saat audiens, seruan politik sudah diserahkan ke Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. (Marinus Gobai/MS)
Sumber : http://majalahselangkah.com/
0 komentar:
Posting Komentar