Sumber: sumber ilustrasi gambar : www.tabloidjubi.com
Sampai saat ini, separatisme merupakan salah satu isu yang tetap paling populer di tanah Papua, dimana isu ini hampir selalu diwarnai dengan tidakan anarkis seperti aksi-aksi demonstrasi massa yang diselenggarakan oleh pihak yang memiliki pandangan berlawanan dengan pemerintah Indonesia khususnya dalam aspek nasionalisme kebangsaan seperti OPM dan KNPB atau bahkan OTK (orang tidak dikenal).
Aksi-aksi demonstrasi tersebuthampir selalu disertai atau berakhir dengan kerusuhan dan kekerasan yang mengakibatkan korban jiwa maupun kerugian materi, contohnya saatkericuhan yang terjadi pada aksi demonstrasi komite nasional Papua Barat (KNPB), November 2013 di kawasan expo Waena, Kota Jayapura, yang menyebabkan 11 orang terluka, 3 warga mengalami luka parah, dan 2 di antaranya kritis dan harus menjalani perawatan intensif di RS Dian Harapan, Waena. Eskalasi tindak kekerasan di Papua sudah seharusnya diwaspadai dan ditindak secara tegas, karena selain tindakan kekerasan dan teror bersenjata mereka juga melakukan upaya disinformasi terhadap kondisi yang terjadi di Papua dengan tujuan utamanya adalah upaya untuk melepaskan diri dari NKRI.
Sebenarnya segala kericuhan dan kekerasan tersebut tidak perlu terjadi di tanah Papua yang damai dan sedang giat membangun, apalagi sampai harus mengorbankan dan menganiaya bahkan merusak fasilitas masyarakat sekitar yang tidak ada sangkut pautnya dengan masalah tersebut karena setelah Papuaberintegrasi dengan Indonesia danmenjadi bagian dari wilayah NKRI, segala bentukaspirasi masyarakat Papua dapat disalurkan dalam ruang-ruang yang sudah disediakan oleh konstitusi tanpa perlu melakukan tindak kekerasan yang merugikan banyak pihak.
Pasca integrasi, ekspresi yang muncul baik berupa teror bersenjata oleh OTK atau OPM dan KNPB, maupun ekspresi politik yang dilakukan pada setiap aksi demonstrasi untuk medorong terwujudnya Papua Merdeka, merupakan pelanggaran serius atas hukum yang berlaku di wilayah NKRI, yang seharusnya ditanggapi dengan menggunakan pendekatan dalam kerangka penegakan hukum juga. Dibawah pengawasan dari banyak pihak seperti aktivis pembela HAM dan media massa, sudah sepantasnya pihak Kepolisian yang dalam hal ini mempunyai kapasitas dan wewenang untuk menjaga keamanan harus berupaya mengantisipasi gerakan Papua Merdeka sebagai permasalahan kriminal yang mengganggu kedamaian masyarakat Papua pada umumnya.
0 komentar:
Posting Komentar