Yang Ajak Boikot Pilpres Pakai Senjata
JAYAPURA - Panglima XVII Cenderawasih Mayjend TNI Christian Zebua menegaskan bahwa saat ini pihaknya masih mengamati pihak-pihak yang berencana akan melakukan boikot Pemilu Presiden (Pilpres) menggunakan senjata. Secara tegas panglima menyampaikan bahwa tak ada toleransi terhadap pihak yang akan melakukan gangguan apalagi menghasut masyarakat untuk melakukan boikot Pilres. Ada SMS (short massage service) yang beredar dan provokasi kepada masyarakat untuk memboikot. Kami melihat ini dari mereka yang berbeda paham dan saya katakan tindakan itu tidak benar dan tak ada alasan akan kami tindak, kata Panglima di Makodam XVII Cenderawasih, Senin (23/6). Kegiatan yang melawan hukum akan ditindak dengan mengedepankan kepolisian dan bila pihak bersenjata melakukan reaksi dirinya memastikan tidak akan memberi kesempatan. Kalimatnya akan saya tumpas. Yang beda paham silahkan bicara tapi jangan menggunakan senjata sebab ini negara berdaulat. Tidak ada kekuatan bersenjata lain dari satuan yang formal, tambahnya.
Sementara untuk daerah perbatasan, Panglima memberikan jaminan kepada masyarakat untuk bisa tetap beraktifitas. Dikatakan untuk seluruh wilayah perbatasan mulai dari Jayapura hingga Merauke pihaknya menyiapkan personil yang bisa dibilang lebih dari cukup. Sebenarnya kami jamin keamanannya tapi masyarakat dua pihak masih was-was dan untuk perbatasan saya bisa sampaikan bahwa personil lebih dari cukup. Disinggung soal netralitas TNI yang dikaitkan dengan pecah kongsi para jenderal di Jakarta, Panglima hanya tersenyum. Tidak perlu ragu apalagi di Papua. Saya jamin kami semua netral, tandas jenderal bintang dua ini.
Namun pandangan berbeda disampaikan Mantan Direktur La Keda Institut, La Madi Lamato. Menurutnya jika bercermin dari persoalan Pileg selama ini dimana banyak terjadi pelanggaran dan protes dari berbagai pihak, maka boikot dianggap sesuatu yang wajar. Kalau menurut saya itu sikap yang wajar karena lahir darikekecewaan buruknya proses demokrasi di Papua. Tapi pandangan saya boikot ini diterjemahkan dengan dilakukan pemilihan ulang di daerah yang bermasalah barulah dilakukan pencoblosan. Selama ini tidak dilakukan maka publik masih tetap menyimpan rasa kecewa, imbuhnya. (ade)
JAYAPURA - Panglima XVII Cenderawasih Mayjend TNI Christian Zebua menegaskan bahwa saat ini pihaknya masih mengamati pihak-pihak yang berencana akan melakukan boikot Pemilu Presiden (Pilpres) menggunakan senjata. Secara tegas panglima menyampaikan bahwa tak ada toleransi terhadap pihak yang akan melakukan gangguan apalagi menghasut masyarakat untuk melakukan boikot Pilres. Ada SMS (short massage service) yang beredar dan provokasi kepada masyarakat untuk memboikot. Kami melihat ini dari mereka yang berbeda paham dan saya katakan tindakan itu tidak benar dan tak ada alasan akan kami tindak, kata Panglima di Makodam XVII Cenderawasih, Senin (23/6). Kegiatan yang melawan hukum akan ditindak dengan mengedepankan kepolisian dan bila pihak bersenjata melakukan reaksi dirinya memastikan tidak akan memberi kesempatan. Kalimatnya akan saya tumpas. Yang beda paham silahkan bicara tapi jangan menggunakan senjata sebab ini negara berdaulat. Tidak ada kekuatan bersenjata lain dari satuan yang formal, tambahnya.
Sementara untuk daerah perbatasan, Panglima memberikan jaminan kepada masyarakat untuk bisa tetap beraktifitas. Dikatakan untuk seluruh wilayah perbatasan mulai dari Jayapura hingga Merauke pihaknya menyiapkan personil yang bisa dibilang lebih dari cukup. Sebenarnya kami jamin keamanannya tapi masyarakat dua pihak masih was-was dan untuk perbatasan saya bisa sampaikan bahwa personil lebih dari cukup. Disinggung soal netralitas TNI yang dikaitkan dengan pecah kongsi para jenderal di Jakarta, Panglima hanya tersenyum. Tidak perlu ragu apalagi di Papua. Saya jamin kami semua netral, tandas jenderal bintang dua ini.
Namun pandangan berbeda disampaikan Mantan Direktur La Keda Institut, La Madi Lamato. Menurutnya jika bercermin dari persoalan Pileg selama ini dimana banyak terjadi pelanggaran dan protes dari berbagai pihak, maka boikot dianggap sesuatu yang wajar. Kalau menurut saya itu sikap yang wajar karena lahir darikekecewaan buruknya proses demokrasi di Papua. Tapi pandangan saya boikot ini diterjemahkan dengan dilakukan pemilihan ulang di daerah yang bermasalah barulah dilakukan pencoblosan. Selama ini tidak dilakukan maka publik masih tetap menyimpan rasa kecewa, imbuhnya. (ade)
Sumber : RadarSorong
0 komentar:
Posting Komentar