Semua Produk Hukum RI untuk Kepentingan Elit Papua-Jakarta

Rakyat  Papua tidak minta pembangunan fisik, tidak minta untuk disuap, atau apa pun dari orang lain, tetapi minta kebebasan.

Kebijakan pemerintah NKRI terhadap Papua berupa Otonomi Khusus, pemekaran provinsi dan kabupaten/kota, UP4B hingga yang baru Otsus Plus yang dicetuskan Gubernus Papua Lukas Enembesebagai kaki tangan partai Demokrat yang berkuasa tidak akan memenuhi keinginan rakyat Papua dan meredam gerakan perlawanan rakyat Papua. 

Para elit Papua  adalah setia pada partai politik dan sistem yang menindas. 

Kaum penindas berpikir bahwa keadilan akan terwujud ketika ada provinsi, pemekaran kabupaten/kota dan pembangunan fisik seperti Jalan raya, gedung berlantai belasan dan lain-lain dibangun. Mereka pikir kesejakteraan rakyat yang terpenuhi akan meredam aksi pelawanan rakyat Papua.     

Namun pikiran sang penindas itu semuanya akan jadi mimpi di siang hari. Semua itu merupakan agenda pemusnaan etnis Melanesia secara sistematis dan terstruktur oleh pemerintah pusat di Jakarta dalam bentuk gula-gula politik, rayuan, dan bujukkan bagi sekelompok elit Papua yang terlibat mendukung  agendanya Jakarta.

Masalah HAM di Papua, pemerintah Indonesia tidak menyentuh satu kasus pun untuk memberikan rasa keadilan bagi rakyat Papua. 

Perampasan hak ulayat penduduk setempat dan sumber daya alam yang tidak  memberikan keuntungan bagi masyarakat, kemudian kekayaan itu dijadikan tawaran politik bagi individu-individu yang mencalonkan diri sebagai wakil rakyat. Elit Papua yang masuk dalam sistem NKRI yang menindas rakyat Papua yakni DPRD, DPRP,MRP, DAP, DPRI, Bupati dan Gubernur. 

Mereka adalah elit-elit Papua yang lehernya sudah  diikat oleh pemilik modal besar. Juga negara penjajah Indonesia ini. Pejabat dan elit-elit Papua tidak peduli rakyat dibunuh, diperkosa, diintimidasi, rakyat ditekan oleh TNI dan POLRI, dihinah bahkan kekayaannya dirampas. 

Yang penting bagi para elit-elit Papua adalah banyak uang dalam saku, naik pesawat, tidur di hotel mewah, minum di bar, bangun rumah mewah, memiliki mobil mewah, Istri yang sah di Papua dan istri simpanan di seluruh pulau Jawa dan Bali.  

Semua itu adalah cara borjuis (elit Papua dan Pemodal) yang membuat otonomi khusus gagal. Hal ini dulu pernah dilakukan Belanda kepada elit lokal Indonesia kala Belanda menjajah Indonesia.

Otsus merupakan tawaran gula-gula politik NKRI, bukan permintaan rakyat, tetapi permitaan kaum borjuis sehingga tidak mengenai sasaran, bahkan tidak menyentuh rakyat Papua dan dirampas oleh kaki tangannya sendiri (berputar di lingkaranya sendiri). Hal ini sama dengan politik balas budi (Politik Etis) yang pernah diterapkan Belanda waktu menjajah Indonesia.

Keinginan rakyat Papua adalah  Berdiri Di Atas Kakinya Sendiri. Keinginan itu tidak dapat diredam dan tidak dapat dipadamkan oleh upaya-upaya yang sudah diuapayakan oleh Jakarta kemudian ditindak lanjuti oleh gubernur baru Lukas Enembe dan kaki tangannya yang lain. 

Hanya satu solusi: bangsa Papua yang harus  bangkit  dan memimpin dirinya sendiri dalam kemerdekaan total. Walupun pemerintah anggap Papua merdeka adalah hanya mimpi yang tidak mungkin dan tidak akan terwujud, saya ingin katakan, itu akan terwujud. 

Kita ingat kata-kata yang sama pernah sampaikan kepada rakyat Tomor Leste oleh Indonesia, bahwa rakyat Timor Leste tidak akan merdeka. Nyatanya, Tomor Leste Bebas dari genggaman NKRI. 

Rakyat Papua tidak akan pesimis dengan pernyataan-pernyataan itu, karena itu adalah bahasa kolonial yang memang berupaya untuk mematahkan semangat perjuangan orang Papua.

Keadilan, kesejahterahan, dan kenyamanan akan tercipta di Papua ketika Papua lepas dari NKRI. 

Telius Yikwa adalah mahasiswa Papua. Sekretaris Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Yogyakarta.