JOHN DJONGA : PEMERINTAH BUKANNYA SEMAKIN PINTAR MENGHADAPI ORANG PAPUA

JOHN DJONGA : PEMERINTAH BUKANNYA SEMAKIN PINTAR MENGHADAPI ORANG PAPU

Pastor John Djonga (Jubi/Arnold Belau)

Jayapura 7/2 (Jubi) — Pastor John Djonga, salah satu penggiat Hak Asasi Manusia di Papua mengatakan hal paling mendasar yangmembuat situasi di Papua ini kacau dan parah adalah dengan menstigma orang Papua sebagai OPM, Separatis, Pengacau Keamanan dan sejenisnya.

“Saya pikir ini semua pemicu-pemicu munculnya gerakan untuk perjuangkan keadilan dan perjuangkan kesejahteraan dari orang Papua. Hanya karena pemerintah ini bukan semakin pintar tetapi semakin bodoh menghadapi orang Papua sehingga hal ini dilihat sebagai gerakan separatis, OPM dan lain sebagainya. Ini saya pikir salah besar,” tegas Pater Dekenat Jayawijaya ini pada Jumat (7/2/2014) siang tadi di Abepura.
Menurut Pater John, hal itu mulai dari UU Otsus yang menjadi pemicu karena mereka (masyarakat-red) juga belum tahu. “Jangankan rakyat, bupati-bupati itu, mungkin Otsus itu yang mereka tahu uangnya dapat berapa. Tapi untuk implementasi program pembangunan bagi masyarakat itu tidak ada,” katanya.
Pater Jhon juga berpendapat Otsus yang umurnya 12 tahun saja tidak mengubah nasib orang Papua. Apalagi dengan Otsus Plus. Otsus plus ini sama sekali tidak ada jaminan bagi orang Papua. “Sekarang Otsus Plus. Hal yang lama saja yang umurnya sudah 12 tahun itu masih gelap untuk masyarakat. Maka bisa jadi mereka berteriak tentang bagaimana pelayanan publik tentang kesehatan, tentang pendidikan dan tentang hal lain yang menjadi hak orang Papua. Ketika mereka berteriak demo untuk menuntut hak-hak mereka lalu gampang saja pemerintah Indonesia cap itu sebagai gerakan separatis, gerakan OPM, pengacau keamanan. Inilah yang memperparah situasi di Papua,” tegas Pater Jhon Jonga, Pendiri Yayasan Teratai Hati Papua.
Sementara itu, Direktris Imparsial di Jakarta, Poengky Indiarti berpendapat  semua yang terletak di Papua itu tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan Jakarta. “Jadi saya pikir apa yang terjadi di Papua itu tidak lepas dari kebijakan-kebijakan Jakarta. Kalau kita melihat selama masa reformasi memang sudah ada UU Otsus yang diberikan. Tapi sampai detik ini pelaksanaannya belum beres,” katanya.
Adanya Otsus Plus pihaknya menilai justru akan menambah masalah di tanah Papua.
“Dengan munculnya Otsus plus kami melihat ini justru menambah permasalahan di Papua. Dimana tidak ada keterlibatan masyarakat. Ini yang menjadi masalah ketika UU Otsus disahkan pada tahun 2001. Hal ini diulangi lagi pada saat ini dengan adanya UU Otsus Plus atau UU Pemerintah Papua,” ungkap Indiarti.
Lanjut Direktris Impasrial ini, dengan tidak adanya partisipasi dalam pembahasan RUU Otsus Plus ini pihaknya khawatir bahwa akan terjadi penolakan-penolakan dari berbagai kalangan.
“Jadi tidak ada pastisipasi masyarakat ini yang kami kwatirkan bahwa kedepannya akan terjadi penolakan-penolakan dari masyarakat ini. Konsekwensinya mestinya sudah harus disadari oleh pemerintah,” tutup Indiarti. (Jubi/Arnold Belau)

A